Jejak Sejarah Perjudian Legal di Indonesia: Dari Pajak Pembangunan hingga Pelarangan Total

Posted on by admin

Tittle ” Jejak Sejarah Perjudian Legal di Indonesia: Dari Pajak Pembangunan hingga Pelarangan Total

Jejak Sejarah Perjudian Legal di Indonesia: Dari Pajak Pembangunan hingga Pelarangan Total

Bagi masyarakat Indonesia saat ini, judi identik dengan tindakan ilegal yang sangat dilarang. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah melewati fase di mana perjudian tidak hanya legal, tetapi juga dikelola secara resmi oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan negara.

Berikut adalah perjalanan sejarah perjudian legal di Indonesia yang penting untuk diketahui.

1. Era Gubernur Ali Sadikin: “Judi untuk Jakarta” (1966–1977)

Masa yang paling fenomenal dalam sejarah judi legal di Indonesia terjadi di Jakarta bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Saat dilantik, Jakarta adalah kota yang kumuh dengan anggaran pembangunan yang sangat minim.

Alasan Legalisasi:

Ali Sadikin melihat potensi dana besar dari aktivitas judi yang selama ini berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Dengan dasar hukum UU No. 11 Tahun 1957 yang mengizinkan pemerintah daerah memungut pajak judi, ia memutuskan untuk melegalkannya.

Dampak Pembangunan:

Dana dari pajak judi (yang saat itu disebut sebagai “Sumbangan Rehabilitasi”) menjadi mesin penggerak pembangunan Jakarta:

  • Fasilitas Pendidikan: Pembangunan ratusan gedung sekolah dasar.
  • Infrastruktur: Perbaikan jalan-jalan protokol dan pembangunan Puskesmas.
  • Fasilitas Ikonik: Pembangunan Taman Ismail Marzuki (TIM) dan perbaikan kawasan Monas.

“Uang judi itu saya pakai untuk membangun sekolah dan jalan. Kalau tidak mau melewati jalan hasil uang judi, silakan lewat udara saja,” — Kutipan populer dari Ali Sadikin dalam menanggapi kritik kala itu.

2. Era Kasino Mewah di Ibu Kota

Selama periode legalisasi tersebut, Jakarta memiliki beberapa tempat perjudian resmi yang sangat terkenal, di antaranya:

  • Kasino Sarinah: Terletak di lantai bawah gedung Sarinah, Jalan Thamrin.
  • Petak Sembilan (Jakarta Barat): Pusat perjudian yang menarik banyak kalangan.
  • Hai Lai di Ancol: Tempat hiburan yang menggabungkan kasino dengan fasilitas kelas atas.

Pada masa ini, pemerintah melakukan pengawasan ketat agar judi hanya dilakukan oleh mereka yang mampu (sering kali ditujukan bagi keturunan asing atau warga tertentu) untuk meminimalkan dampak sosial pada masyarakat kecil.

3. Era Undian Nasional: Porkas dan SDSB (1980-an – 1990-an)

Setelah kasino fisik mulai dilarang karena tekanan sosial, pemerintah pusat meluncurkan model judi dalam bentuk undian berhadiah secara nasional.

  • Porkas (Pekan Olahraga dan Ketangkasan): Diluncurkan pada tahun 1985 dengan tujuan menghimpun dana untuk pembinaan olahraga nasional (seperti sepak bola).
  • KSOB dan SDSB: Pada tahun 1988, Porkas berubah menjadi SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah). Masyarakat membeli kupon yang nantinya diundi untuk memenangkan hadiah uang tunai dalam jumlah besar.

Meskipun dikemas sebagai “sumbangan sosial”, SDSB menjadi sangat populer dan memicu kecanduan massal hingga ke pelosok desa, yang akhirnya berdampak buruk pada ekonomi rumah tangga rakyat miskin.

4. Runtuhnya Legalitas Judi di Indonesia

Seiring dengan menguatnya kesadaran beragama dan meningkatnya masalah sosial, gelombang protes terhadap judi legal semakin tak terbendung.

  • Protes Organisasi Keagamaan: MUI dan berbagai organisasi massa secara konsisten menyuarakan bahwa judi haram dan merusak moral bangsa.
  • Aksi Mahasiswa: Pada awal 1990-an, aksi unjuk rasa besar-besaran oleh mahasiswa terjadi di berbagai kota menuntut penghapusan SDSB.
  • Pelarangan Total: Pada November 1993, pemerintah di bawah Presiden Soeharto akhirnya secara resmi menghentikan praktik SDSB. Keputusan ini menandai berakhirnya era perjudian legal yang disponsori oleh negara di Indonesia.

5. Mengapa Indonesia Tidak Lagi Melegalkan Judi?

Pemerintah Indonesia belajar dari sejarah bahwa meski judi bisa mendatangkan keuntungan finansial instan bagi pembangunan, biaya sosialnya jauh lebih mahal. Masalah kriminalitas, kemiskinan sistemik, kecanduan, hingga kehancuran moral masyarakat menjadi alasan utama mengapa hingga saat ini judi tetap dilarang secara total melalui UU ITE dan KUHP.

Kesimpulan

Masa legalitas judi di Indonesia adalah bagian dari strategi darurat pembangunan di masa lalu. Kini, Indonesia telah beralih ke jalur ekonomi yang lebih sehat dan produktif, di mana pembangunan tidak lagi bergantung pada pajak judi, melainkan pada pajak industri, investasi, dan inovasi nasional.

Link daftar silakan di klik : https://panached.org/