Tittle: Hukum Adat Bagi Penjudi: Sanksi Sosial dan Ritual Pembersihan Desa

Di tengah gempuran hukum positif (KUHP) dan UU ITE, hukum adat bagi penjudi masih memegang peranan krusial dalam menjaga moralitas masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Bagi masyarakat hukum adat, perjudian bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan dianggap sebagai penyakit sosial yang merusak keharmonisan dan mendatangkan “kesialan” bagi kampung halaman.

Bagaimana sebenarnya mekanisme hukum adat bekerja untuk menjerat para penjudi? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Mengapa Hukum Adat Masih Berlaku?

Meskipun Indonesia memiliki aturan negara yang tegas (Pasal 303 KUHP), hukum adat tetap eksis karena kemampuannya memberikan efek jera secara psikologis dan sosial. Jika penjara memisahkan pelaku dari masyarakat, hukum adat justru memaksa pelaku untuk menebus kesalahannya langsung di hadapan komunitasnya.

Jenis Sanksi Adat bagi Pelaku Perjudian

Setiap daerah memiliki aturan yang berbeda, namun secara umum, sanksi adat bagi penjudi dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk:

1. Sanksi Denda Materiil dan Ternak

Banyak desa adat di Nusantara mewajibkan penjudi membayar denda berupa uang atau hewan ternak.

• Contoh: Pelaku diwajibkan menyerahkan kambing atau kerbau untuk disembelih dan dimakan bersama warga sebagai bentuk permintaan maaf.
• Tujuan: Memberikan kerugian finansial yang nyata agar pelaku kapok menghabiskan uang untuk taruhan.

2. Ritual Pembersihan Desa (Cuci Kampung)

Dalam kepercayaan adat, perjudian dianggap mengotori kesucian wilayah. Sanksi yang diberikan biasanya berupa:

• Upacara Adat: Pelaku harus membiayai seluruh ritual pembersihan sengkala atau “cuci kampung”.
• Filosofi: Mengembalikan keseimbangan spiritual desa agar terhindar dari marabahaya atau bencana alam yang dipercaya muncul akibat kemaksiatan.

3. Sanksi Sosial dan Pengucilan

Ini adalah hukuman yang dianggap paling berat bagi sebagian besar warga desa:

• Hukum Diarak: Di beberapa daerah, penjudi yang tertangkap basah akan diarak keliling desa untuk memberikan rasa malu (sanksi moral).
• Pengucilan (Eksklusi): Pelaku tidak dilibatkan dalam kegiatan gotong royong, pernikahan, hingga tidak diberikan layanan administratif oleh perangkat adat.

4. Hukum Cambuk (Hukum Syariat/Adat Aceh)

Di Provinsi Aceh, hukum adat berkelindan erat dengan Syariat Islam. Penjudi (maisir) dapat dijatuhi hukuman cambuk di depan umum yang bertujuan sebagai syiar sekaligus efek jera yang sangat kuat.

Perbedaan Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Perjudian

Aspek	Hukum Negara (KUHP)	Hukum Adat
Sifat	Administratif & Pidana	Sosial & Spiritual
Hukuman Utama	Penjara dan Denda	Denda Adat & Pengucilan
Hasil Akhir	Efek jera individu	Pemulihan harmoni masyarakat

Kesimpulan: Pentingnya Kesadaran Kolektif

Hukum adat bagi penjudi membuktikan bahwa pengawasan terbaik bukan hanya berasal dari aparat kepolisian, tetapi dari lingkungan sosial terkecil. Sanksi adat seringkali lebih ditakuti karena melibatkan harga diri keluarga dan status sosial di mata tetangga.

Dengan menjauhi perjudian, kita tidak hanya menghindari jeruji besi, tetapi juga menjaga kehormatan adat dan tradisi leluhur yang menjunjung tinggi keberkahan hidup.

Link daftar silakan di klik : https://panached.org/